Kabar-Indonesia.com | Pacitan - Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pacitan di tahun 2023 ini akan memprioritaskan program bagi masyarakat. Diantaranya adalah penataan kawasan kumuh serta program RTLH dengan program BSPS, kemudian infrastruktur lingkungan dan pertanahan yang menangani sertifikasi aset Pemda, pembebasan lahan menunjang infrastruktur jalan dan pariwisata.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan meningkatkan cakupan layanan infrastruktur permukiman di Kabupaten Pacitan khusus nya bagi hunian paska bencana walau dengan angaran yang sangat minim,"ujar Kepala Dinas Perkim Pacitan Heru Tunggul Widodo kepada awak media Senin (20/03/2023).
Heru menambahkan, Isu strategis yang harus mendapatkan perhatian prioritas penangangan yaitu Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, seperti penyediaan rumah dan perbaikan rumah korban bencana yang berkolaborasi bersama BPBD dan Dinas PUPR.
"Program prioritas adalah fasilitasi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan dan perbaikan rumah yang tidak layak huni untuk masyarakat miskin, serta bagi nasyarakat yang terdampak bencana,"imbuhnya.
"Walau Dinas kami untuk di tahun 2023 ini anggaran di pangkas namun program akan di laksanakan semaksimal mungkin, kita bersyukur karena ada bantuan bagi program BSPS khusus dari Anggota DPR RI sehingga bisa sedikit membatu masyarakat di luar BSPS Reguler,"tambahnya.
Selain itu Peningkatan cakupan layanan infrastruktur permukiman,berupa Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) permukiman serta Mengoptimalkan tata kelola pertanahan permukiman.
"Bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu fokus pembangunan di Pacitan, Hal ini tercermin dari rencana pembangunan daerah yaitu Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,"ungkapnya.
Perumahan merupakan Pelayanan Dasar yang menjadi Urusan Wajib, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana, pihaknya berpartisipasi untuk memberikan bantuan setelah BPBD yang secara teknis kedaruratan sedangkan Perkim adalah paska nya.
"Diharapkan untuk masyarakat yang yang ada pengusulan dari desa terkait BSPS,sekarang kami hanya sebagai fasilitator saja,karena semua kebijakan langsung dari kementrian, sehingga kami sangat terbantu dengan Anggota DPR RI dari berbagai Parpol yang memiliki dapil di Pacitan, karena untuk angaran di Perkim saat ini di pangkas sebesar 60 persen atau sekitar Rp.16 Milyar,"kata Heru.
Untuk itu saat ini Dinas Perkin hanya bisa mengunakan anggaran yang tersisa 40 persen untuk menjalan program yang ada, Namun pihaknya akan secara optimal melakukan semua program tersebut walau dengan anggaran yang minim tersebut.(tyo)
